Buletin Kaffah No. 235 (07 Sya'ban 1443 H/11 Maret 2022 M) Wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus mengemuka. Sejumlah ketua partai politik menginisiasi publik untuk menerima pemunduran jadwal Pemilu 2024. Memundurkan jadwal Pemilu berarti memperpanjang masa jabatan presiden. Menurut mereka, hal ini karena kondisi negara belum cukup stabil untuk menyelenggarakan Pemilu pada tahun 2024. Apalagi Pemilu membutuhkan biaya yang besar. Belakangan ada dugaan bahwa pemunduran jadwal Pemilu digagas justru oleh salah seorang menteri koordinator, yakni Luhut Binsar Pandjaitan. Sikap Presiden Jokowi sendiri, yang semula menentang keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden, mulai melunak. Kepada wartawan ia berkata, “Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi....